Regulasi utama PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) berpusat pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan PP Nomor 61 Tahun 2010, yang mengatur prinsip keterbukaan, kewajiban badan publik, dan tata cara penyediaan informasi, diperkuat oleh peraturan turunan seperti PERKI No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan (SLIP) dan aturan penyelesaian sengketa informasi (PERKI No. 1 Tahun 2013) serta peraturan sektoral di tiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah. 

Dasar Hukum Utama:

• Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP): Landasan utama yang mewajibkan badan publik untuk menyediakan informasi secara terbuka.
• Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU KIP

Peraturan Pendukung:

• Peraturan Komisi Informasi (PERKI) No. 1 Tahun 2021: Menetapkan Standar Layanan Informasi Publik (SLIP).
• Peraturan Komisi Informasi (PERKI) No. 1 Tahun 2013: Mengatur Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
• Peraturan Komisi Informasi (PERKI) No. 1 Tahun 2017: Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik.
• Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2011: Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan. 

Peraturan Sektoral (Contoh):

• Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 3 Tahun 2017: Pedoman PPID di lingkungan Kemendagri dan Pemda.
• Peraturan Polri No. 16 Tahun 2010 (serta perubahannya): Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Polri. 

Inti Regulasi PPID:

• Prinsip Keterbukaan: Informasi publik pada dasarnya terbuka, kecuali yang dikecualikan secara ketat.
• Hak Masyarakat: Setiap orang berhak memperoleh informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan mudah.
• Kewajiban Badan Publik: Menyediakan, melayani, dan mengelola informasi serta dokumentasi publik.